Ruang fiskal masih besar, pemerintah tidak mengajukan APBNP 2018


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengajukan APBN Perubahan pada tahun ini meskipun beberapa asumsi makro masih jauh dari target.

 

Sri Mulyani beralasan, postur keseluruhan APBN 2018 masih bisa dipertahankan dengan baik. Artinya seluruh kebutuhan belanja yang sudah direncanakan di 2018 dapat tetap berjalan.

 

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah masih sanggup untuk mengakomodasi beberapa tambahan belanja, seperti untuk Asian Games dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak lainnya.

 

Sementara, dari sisi penerimaan negara, hingga akhir tahun 2018 masih bisa mencapai target dengan kombinasi antara pajak dan non pajak. Target bisa tercapai meski ada tekanan dan risiko harga minyak, kurs, dan suku bunga.

 

Dengan penerimaan dan belanja negara tetap sesuai, maka kami memutuskan ini telah mencerminkan kebutuhan penyelenggaraan perekonomian negara tahun 2018, ujarnya, Rabu (11/7).

 

Ia mencatat, penerimaan perpajakan yang didalamnya termasuk penerimaan pajak dan bea cukai tumbuh 14,3% pada semester I-2018. Pendapatan ini baik dibanding tahun lalu yang tumbuh 9,3%. "Itu double digit dan bagus kalau lihat pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,1% dan inflasi 3,3% atau 3,2%, imbuhnya.

 

Ekonom BCA David Sumual mengatakan, tidak adanya APBNP akan menimbulkan tanya tanda di pasar. Sebab, pemerintah biasanya melakukan APBNP meskipun perubahan dalam asumsi makro hanya sedikit. Meski demikian, David menilai tidak adanya APBNP ini masih realistis. Sebab, ruang defisit fiskal hingga saat ini masih cukup besar.

 

Dengan realisasi defisit fiskal per akhir Mei 2018 sebesar 0,64% dari PDB, maka masih ada cukup ruang fiskal yang besar. "Buffer-nya masih Rp 100–Rp120 triliun dari 2,1% ke 3% dari PDB, jelasnya.

 

Sumber : kontan.co.id